“PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI OLEH WALI NAGARI BARULAK KABUPATEN TANAH DATAR”

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan sarana pemerintah untuk melaksanakan renovasi administrasi di tubuh pemerintah dan bertujuan untuk memperbaiki praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang No 32 tahun 2004 dengan diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang baik harus didukung oleh semua pihak yang terkait, baik sumber dana (anggaran) maupun sumber daya alam, sumber daya tersebut tidak lantas dibiarkan saja tetapi juga harus dikelola secara maksimal agar dapat menghasilkan sumber dana untuk daerah tersebut. Pengelolaan sumber daya alam yang maksimal harus didukung oleh sumber daya manusia ( stakeholder) yang ada didaerah. Sebab stakeholder dalam organisasi pemerintah merupakan pelaku dan sebagai penentu keberhasilan tujuan organisasi tersebut.Berdasarkan prinsip penyelengaaan pemerintahan daerah Negara Indonesia menganut asas desentralisasi.Asas desentralisasi merupakan asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari perintahan tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintahan daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Penulis merumuskan 2 masalah, 1) Apa yang menjadi permasalahan dalam menciptakan azas keuangan nagari, oleh Wali Nagari Barulak, 2) Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan nagari apakah sudah sesuai dengan azas pengelolaan keuangan oleh Wali Nagari Barulak. Dalam merumuskan masalah tersebut penulis menggunakan metode yaitu sosiologis empiris terkait pengimpulan data dan wawancara dengan Staf Wali Nagari Barulak.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Nagari oleh Wali Nagari Barulak Kabupaten Tanah Datar yaitu berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, secara tertib, disiplin dan pengelolaan.Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.Namun dalam Pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan penerapan di dalam peraturan yang telah dibuat,sehingga masyarakat bertanya-tanya tentang keuangan nagari.Selain itu Wali Nagari tidak mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan kelembagaan yang ada di Nagari